PALANGKA RAYA — Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan seirama dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Bupati Barito Utara Shalahuddin saat memaparkan langkah konkret daerahnya dalam Rakor Pemdeskel se-Kalteng Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis malam.
Shalahuddin menyebut, 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas yang telah ditetapkan terus dikawal pelaksanaannya. Menurut dia, berbagai program tersebut kini disinergikan dengan program unggulan Pemprov Kalteng seperti Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Sinergi Program Daerah dan Pusat untuk Warga
"Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Shalahuddin dalam keterangannya, Jumat.
Selain fokus pada pembangunan dan penguatan program prioritas, perhatian serius juga diberikan pada upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pemerintah daerah tidak ingin kecolongan dengan potensi kebakaran yang kerap terjadi pada musim kemarau.
Status Siaga Karhutla dan Koordinasi Lintas Sektor
Shalahuddin menjelaskan, status siaga karhutla di Kabupaten Barito Utara telah resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Penanganan di lapangan akan melibatkan sinergi TNI, Polri, BPBD, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Untuk menghadapi potensi karhutla, kami telah menetapkan status siaga mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026. Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh OPD terkait agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat," jelasnya.
Di sektor ekonomi, Barito Utara juga terus mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai penggerak perekonomian daerah. Shalahuddin menegaskan, pengelolaan potensi tersebut tetap diarahkan untuk berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Enam Penekanan Gubernur Kalteng untuk Kepala Desa
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus kunci pemerataan pembangunan.
Setidaknya ada enam penekanan yang disampaikan Gubernur kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kalteng. Penekanan tersebut meliputi efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.
Gubernur berharap seluruh kepala desa dan lurah mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Rakor ini menjadi momentum memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan yang merata dan mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.
