JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai bisa menelusuri pola pemenang tender yang berulang hingga jaringan broker proyek yang diduga bermain di internal kementeriannya. Penilaian itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, di tengah rentetan isu negatif yang menerpa Dody belakangan ini.
Menurut Trubus, isu-isu tersebut muncul beriringan dengan langkah Dody merombak birokrasi kementerian, dan diduga merupakan bentuk serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Beberapa isu yang belakangan disematkan kepada Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU sudah membantah serta mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
Trubus meyakini serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa mengambil untung dari proyek infrastruktur, dengan ruang gerak yang kian menyempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Kendati begitu, ia menegaskan dugaan serangan balik ini masih memerlukan pembuktian, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan yang sama.
Diduga Ada Perlawanan dari Internal Kementerian
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar bisa jadi digerakkan oleh kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus menilai perombakan idealnya juga menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, karena rotasi penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi, menurut Trubus, adalah pihak yang paling berpotensi merasa dirugikan, terlebih bila posisinya bersinggungan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai contoh penyimpangan yang mesti dicegah agar tak terulang di masa kepemimpinan Dody.
Rantai Kepentingan dari Pejabat sampai Broker
Menurut Trubus, tim khusus jadi kunci utama pengungkapan pola-pola penyimpangan dalam proyek infrastruktur, sebab perombakan birokrasi tak bisa hanya bersandar pada kewenangan seorang menteri.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim itu, kata dia, penting agar rotasi maupun penindakan pegawai berlandaskan hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.
Fokus penelusurannya, lanjut Trubus, mencakup pola pemenang tender yang berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Trubus menegaskan mafia infrastruktur jarang bergerak sendirian, melainkan bertahan lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik tertentu.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan semacam itu kerap sudah bermain sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak walau belum lama digunakan.
Meski begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang punya kewenangan atas proyek terkait.
Trubus meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bisa terlaksana selama ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, sangat penting agar upaya pembersihan tidak surut ketika berhadapan dengan tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
