PALANGKA RAYA — Luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai 153.564 kilometer persegi menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana sekolah, dan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan belum berjalan optimal di sejumlah daerah.
Riska Agustin menegaskan, tantangan pendidikan di Kalteng memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bisa disamaratakan dan harus melihat kondisi riil di lapangan.
Kurikulum Adaptif dan Distribusi Guru Jadi Pekerjaan Rumah
Menurut Riska, persoalan pendidikan di Kalteng tidak hanya soal akses gedung sekolah, tetapi juga menyangkut kurikulum yang adaptif dan tantangan guru di daerah terpencil. Ia menilai, guru yang ditempatkan di wilayah sulit kerap menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses informasi yang berbeda dengan rekan mereka di perkotaan.
"Mulai dari kurikulum yang adaptif, tantangan guru di daerah, hingga akses pendidikan yang lebih merata menjadi perhatian kami. Harapannya, sistem pendidikan yang dibangun tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh anak bangsa," ujarnya, Selasa.
Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Percepatan Layanan Pendidikan
Riska menilai, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Hal ini penting karena jenjang SMA, SMK, dan SLB merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
"Kami berharap program-program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di Kalimantan Tengah," kata Riska.
Efisiensi Anggaran Jangan Hambat Program Strategis
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan berkelanjutan. Riska mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat jangan sampai menghambat pelaksanaan program-program strategis di daerah.
Ia berharap program-program dari kementerian tetap dapat disalurkan melalui kewenangan pemerintah provinsi. Dengan begitu, pelayanan pendidikan di Kalteng terus meningkat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru daerah.
