Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan siap mengakomodasi kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari peralatan hingga pembangunan sumur bor. Kesiapan itu disampaikan usai rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat bencana karhutla dan kekeringan di aula rumah jabatan Bupati Kotim. Pemerintah kabupaten diminta segera menyusun surat permohonan resmi agar kebutuhan tersebut bisa diproses cepat.
SAMPIT — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pemerintah provinsi akan mengupayakan bantuan bagi Kotawaringin Timur yang tengah menghadapi karhutla berkepanjangan. Bantuan mencakup sumur bor, selang pemadam, mesin alkon, hingga kendaraan trail untuk menjangkau titik api di wilayah sulit diakses. "Intinya, kekurangan-kekurangan yang bisa kami bantu akan diupayakan," kata Agustiar di Sampit.
Rapat koordinasi yang digelar di aula rumah jabatan Bupati Kotim itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalteng ke wilayah barat. Rombongan turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tingkat provinsi. Kedatangan mereka disambut Wakil Bupati Kotim Irawati bersama Pj Sekda Kotim, kepala OPD, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kotim.
1.366 Kejadian Karhutla, 2.135 Hektare Lahan Terbakar
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotim mencatat sejak Januari hingga 9 Oktober 2026 terjadi 1.366 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar lebih dari 2.135 hektare. Kecamatan Seranau menjadi wilayah terdampak terluas dengan 884 hektare, disusul Mentawa Baru Ketapang 457 hektare dan Baamang 419 hektare.
Akumulasi titik panas pada periode yang sama mencapai 43.579 titik. Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebanyak 7.661 titik dan Pulau Hanaut 6.076 titik. Skala kebakaran itu menjadi tantangan tersendiri karena banyak titik berada di kawasan sulit dijangkau dan minim sumber air.
Selang Pemadam Langka, Pemesanan dari Banjarmasin Terkendala Kabut Asap
Wakil Bupati Kotim Irawati mengungkapkan ketersediaan selang pemadam menjadi salah satu kendala utama. Barang tersebut sudah sulit ditemukan di Sampit karena permintaan melonjak selama kemarau. Pemerintah kabupaten bahkan telah memesan selang dari luar daerah melalui Banjarmasin, namun pengiriman terhambat terbatasnya transportasi di tengah kondisi kabut asap.
Kebutuhan mesin alkon juga besar. Dalam penanganan satu titik kebakaran, petugas terkadang membutuhkan hingga enam unit alkon yang digunakan bergantian dan disambungkan karena keterbatasan sumber air. "Contoh di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, akses menuju lokasi kebakaran sangat terbatas. Petugas harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api," ujar Irawati.
Upaya pembuatan sumur bor sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah. Namun di sejumlah lokasi, pengeboran hingga kedalaman sekitar 40 meter belum menemukan sumber air sehingga menyulitkan pemadaman. Irawati juga mengusulkan pembangunan embung dan bantuan kendaraan trail untuk mempercepat akses petugas.
Gubernur Minta Surat Permohonan Disusun Malam Itu Juga
Irawati menyambut baik respons gubernur yang mencatat seluruh kebutuhan tersebut. Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera menyusun surat permohonan resmi agar bisa diproses secepatnya. "Kami diminta segera membuat surat malam ini untuk ditandatangani agar besok bisa dikirim. Karena itu, kami meminta BPBD menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan para camat," bebernya.
Kebakaran cukup besar saat ini terjadi di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut. Asap dari kawasan tersebut turut mempengaruhi wilayah perkotaan Sampit serta mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit.
Status Bencana Nasional Dinilai Belum Diperlukan
Agustiar menilai usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional belum diperlukan saat ini karena berbagai upaya penanganan masih berjalan. "Belum. Ini kan upaya kerja pun masih berjalan," ujarnya.
Ia juga menyinggung dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut. Berdasarkan pengecekan ke rumah sakit, kenaikan kasus ISPA diperkirakan sekitar 30–40 persen dibandingkan hari-hari biasa.
Meski begitu, Agustiar menyebut peningkatan ISPA tidak selalu berkaitan langsung dengan karhutla karena kondisi serupa juga terjadi saat masa pancaroba. Karena itu, angka ISPA tidak bisa dijadikan satu-satunya parameter untuk menaikkan status bencana ke tingkat nasional. Pemerintah provinsi, katanya, terus memantau dampak karhutla terhadap petani, nelayan, dan pekerja buruh yang turut merasakan imbasnya.
