SAMPIT — Penghargaan yang diterima Pemkab Kotawaringin Timur bukan sekadar trofi. Sistem pemetaan objek PBB-P2 berbasis digital yang dikembangkan daerah ini dinilai mampu meningkatkan akurasi data sekaligus merapikan pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi diarahkan menyentuh transaksi pemerintah daerah secara lebih luas, bukan hanya administrasi di atas kertas.
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan capaian ini lahir dari kolaborasi lintas instansi. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP2DD Kotim, perangkat daerah, hingga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng.
"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP2DD Kotawaringin Timur, perangkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, serta semua pihak yang telah berkontribusi mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah," ujarnya.
Sistem Digital PBB-P2 Jadi Kunci Penilaian
Inovasi yang menjadi bagian dari capaian tersebut adalah sistem pemetaan objek PBB-P2 berbasis digital. Lewat sistem ini, pendataan objek pajak dilakukan lebih terintegrasi dibanding cara manual.
Digitalisasi menyasar peningkatan akurasi data. Pengelolaan pajak daerah pun diharapkan berjalan lebih efektif karena data objek pajak tersusun lebih tertata.
Data tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Semakin rapi datanya, semakin mudah pemerintah daerah memetakan potensi penerimaan dari sektor PBB-P2.
Digitalisasi Ditargetkan Terasa Sampai Pelayanan Warga
Halikinnor ingin penerapan teknologi tidak berhenti di sistem administrasi. Menurutnya, manfaat digitalisasi harus sampai ke masyarakat.
"Kita ingin digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Data objek pajak harus semakin akurat, pelayanan semakin mudah dan cepat, serta pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan dan akuntabel," tegasnya.
Pemkab Kotim berkomitmen memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah dan pihak terkait. Langkah itu diarahkan untuk memperluas transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Perluasan tersebut menyasar dua hal sekaligus: peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah. Penghargaan TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Kawasan Kalimantan Tahun 2026 menjadi modal awal untuk melanjutkan program serupa di tahun berikutnya.
