SAMPIT — Kepala Disdik Kotim Yolanda Lonita Fenisia memastikan pihaknya tidak akan serta-merta menutup sekolah yang sepi peminat. Opsi yang paling memungkinkan saat ini adalah menggabungkan layanan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang dianggap lebih efektif, namun keputusan final masih menunggu hasil rapat bersama.
“Kami sudah melakukan monitoring ke lapangan terkait sekolah yang minim murid dan ini akan kami tindak lanjuti dulu dengan rapat bersama, karena itu perlu penanganan secara khusus,” ujar Yolanda di Sampit, Jumat.
Yolanda menjelaskan, rapat internal akan melibatkan pemerintah desa, pengawas sekolah, dan unsur teknis terkait. Hasil pembahasan nantinya diserahkan kepada pimpinan daerah sebagai dasar kebijakan lanjutan, karena persoalan ini menyangkut nasib aset dan tenaga pendidik.
“Kami harus melihat lagi dari sisi aset bagaimana, kemudian tenaga pengajarnya bagaimana. Karena itu kami tidak bisa langsung memutuskan apakah harus regrouping atau mengambil langkah lain. Semua harus dirapatkan terlebih dahulu,” terangnya.
Jika kebijakan regrouping benar-benar diterapkan, Disdik tidak ingin meninggalkan persoalan baru berupa bangunan terbengkalai. Pemanfaatan aset menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sebelum sekolah dipindahkan.
“Kalau memang aset milik desa, tentu bisa kami kembalikan kepada desa. Tetapi kalau aset milik pemerintah daerah, itu yang harus kami pikirkan bersama agar tidak terlantar,” lanjut Yolanda.
Berdasarkan data sementara hasil monitoring, Disdik baru menemukan dua sekolah dengan penerimaan murid baru yang sangat minim. Angka ini masih bisa berubah karena pihaknya menunggu pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) setelah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berakhir pada 31 Agustus 2026.
“Kalau sampai sekarang informasi yang kami dapatkan ada dua sekolah. Nanti kami akan menarik lagi data cut-off terakhir di Dapodik setelah SPMB selesai agar terlihat sekolah mana saja yang penerimaan muridnya memang sedikit,” tambahnya.
Hasil survei di wilayah Camba, Kecamatan Cempaga, menunjukkan minimnya jumlah murid tidak selalu disebabkan oleh kualitas pengajaran. Kondisi demografi setempat menjadi faktor dominan yang sulit dihindari.
“Setelah kami survei di Camba, memang jumlah anak usia sekolah di sana sedikit. PAUD tahun ini hanya meluluskan empat anak. Jadi itu juga menjadi pertimbangan kami sebelum mengambil keputusan,” demikian Yolanda.
Kondisi serupa sebelumnya disorot DPRD Kotim saat reses di Daerah Pemilihan IV. Ketimpangan terlihat jelas antara SD Negeri 2 Kandan yang hanya menerima lima murid baru, sementara SD Negeri 1 Kandan di kecamatan yang sama kebanjiran 42 murid dalam satu rombongan belajar. DPRD berharap evaluasi ini mampu memeratakan kualitas pendidikan dan mencegah kesenjangan jumlah peserta didik antar sekolah semakin lebar.