PALANGKA RAYA — Dua wilayah di Kalimantan Tengah menjadi konsentrasi utama pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya disebut sebagai titik rawan yang mendapat prioritas penanganan oleh pemerintah provinsi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Keputusan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7). Gubernur Agustiar Sabran memaparkan bahwa operasi gabungan dilakukan melalui tiga jalur sekaligus, yakni darat, sungai, dan udara.
Dua lokasi spesifik menjadi sasaran utama operasi pemadaman. Pertama, Desa Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau. Kedua, Kelurahan Kameloh Baru yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
"Operasi gabungan penanganan karhutla terus dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara, di antaranya di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, serta Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya," ujar Agustiar dalam keterangannya.
Data yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan skala kebakaran yang tidak kecil. Hingga akhir Juli 2026, total lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 3.096,52 hektare.
Rinciannya, area seluas 673,92 hektare berada di areal penggunaan lain (APL), sementara 2.395,6 hektare lainnya merupakan kawasan hutan. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalteng tidak menunggu musim kemarau memuncak untuk bertindak. Status Siaga Darurat Bencana Karhutla telah ditetapkan lebih awal, yakni mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Penetapan status ini memberikan konsekuensi hukum dan operasional yang lebih jelas bagi seluruh instansi terkait. Selain itu, status tersebut menjadi syarat bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Dengan berlakunya status siaga darurat, BNPB mengerahkan sejumlah alat utama untuk memperkuat upaya pemadaman. Dukungan tersebut mencakup operasi modulasi cuaca (OMC), patroli udara, dan water bombing.
"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNPB atas dukungan dalam upaya pengendalian karhutla di Kalteng," kata Agustiar.
Di luar operasi pemadaman, Pemprov Kalteng telah mengambil langkah preventif. Diseminasi informasi dan supervisi ke kabupaten/kota rawan karhutla menjadi prioritas agar penanganan di tingkat daerah berjalan cepat.
Surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota juga telah diterbitkan. Isinya meminta setiap daerah meningkatkan mitigasi, menetapkan status darurat sesuai kebutuhan, serta memperkuat pengendalian karhutla di wilayah masing-masing.
Agustiar menegaskan bahwa pengendalian karhutla merupakan prioritas pemerintah daerah. Sinergi dan kolaborasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan disebut sebagai kunci utama dalam strategi penanggulangan.
"Kita perkuat strategi penanggulangan karhutla melalui sinergi dan kolaborasi bersama, dengan dukungan TNI dan Polri," tutupnya.