Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terbaru. Pada masa kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo, capaian tersebut menempatkan pelayanan publik Kementerian PU dalam kategori sangat baik, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Triono, IKM Kementerian PU tercatat 78,25 pada 2021, meningkat jadi 83,59 pada 2022, lalu melonjak ke 86,18 pada 2023. Kenaikan berlanjut ke 88,22 pada 2024, sebelum akhirnya menyentuh 89,76 pada 2025.
Sebaran Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian PU
Survei ini menjaring 635 responden secara representatif dari 50 UPT/Balai di 5 unit organisasi, yaitu Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Cakupan tersebut menjadikan hasil survei representatif terhadap kondisi pelayanan publik di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Survei berlangsung pada 15 September–5 Oktober 2025 menggunakan formula Krejcie and Morgan.
Komposisi responden terdiri dari 68 persen laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia 31–40 tahun paling banyak (30 persen), disusul 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Responden usia 26–30 tahun sebesar 17 persen, sementara di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari sisi pendidikan, 62 persen responden lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen kategori lain.
Tiga unsur pelayanan dengan penilaian terbaik dalam survei ini adalah prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan yaitu produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menuturkan, Kementerian PU juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," tuturnya.
Menanggapi capaian positif ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, meminta Kementerian PU tidak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ia mendorong Menteri Dody Hanggodo terus memperketat pengawasan internal dan menciptakan tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkas Trubus.
Baca juga: Menteri Dody Ungkap Sistem Whistleblowing Bongkar Kasus Korupsi di Kementerian PU.