PALANGKA RAYA — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng mengaku tengah mematangkan mekanisme kerja sama pengelolaan empat kapal wisata milik pemprov. Plt Kepala Disbudpar Kalteng Adi Soeseno menyebut aset ini punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional.
“Kapal susur sungai adalah potensi unggulan daerah yang perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Palangka Raya, Jumat (10/7/2026).
Adi menjelaskan, pihaknya saat ini masih membahas skema pengelolaan kapal tersebut. Opsi yang dipertimbangkan mencakup kerja sama dengan pemerintah kabupaten maupun pihak ketiga. Targetnya, mekanisme ini segera difinalisasi agar kapal bisa segera beroperasi penuh.
Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah provinsi tidak bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Rute awal kapal susur sungai difokuskan di Sungai Kahayan yang melintasi Kota Palangka Raya. Namun, dalam jangka panjang, kapal-kapal ini juga diproyeksikan mendukung pengembangan destinasi wisata Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan konservasi orangutan itu sudah dikenal hingga mancanegara dan selama ini aksesnya sangat bergantung pada transportasi sungai.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran agar aset daerah bisa dimanfaatkan secara produktif. Selain menambah daya tarik wisata, pengoperasian kapal diharapkan membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Pemprov Kalteng menargetkan kapal susur sungai bisa menghadirkan layanan wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan begitu, citra pariwisata Kalimantan Tengah diharapkan semakin kuat di tingkat nasional maupun internasional.
Adi menambahkan, pemanfaatan kapal ini bukan hanya soal menambah PAD, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pengelolaan kapal berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas,” pungkasnya.